Pernik Pemilu 2009

Blog ini merupakan bentuk partisipasi dalam mendukung aksi Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009. Blog ini mengikuti lomba SEO tentang : Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009

Menjelang pemilu, pemilik usaha suvenir dengan menggunakan metode cetak digital kebanjiran order. Mulai dari banner, spanduk, mug, pin, bros, kartu nama, kalender, hingga buku yasin. Namun, meski bejibun orderan, bukan berarti asal terima pesanan.

Gema Studio, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tersebut dan saat ini tengah panen order mengaku sangat selektif memilih konsumen, apalagi politisi atau partai politik. Mengapa?

M Safri Jeffry Sani, pemilik usaha yang terletak di kawasan Jalan Radio Dalam itu, mengatakan, pihaknya terpaksa harus melihat jeli siapa pemesannya. Salah-salah, pembayaran pesanan akan tertunggak, tak jelas kapan dilunaskan. "Soalnya partai kadang pembayarannya kurang jelas. Mungkin atasannya jelas, tapi di perantaranya pembayaran jadi tidak jelas," ungkap Jeffry saat ditemui beberapa waktu lalu.

Parameter yang jadi ukuran untuk menerima pesanan adalah mengenal si konsumen secara pribadi. Selain itu, menetapkan pembayaran 75 persen dari total belanja, sebagai downpayment. "Pokoknya, asal orangnya jelas, atau kita kenal secara pribadi. Harus bayar 'DP' 75 persen, kalo temen ya 50 persen enggak apa-apa, sisanya nanti kalau barang sudah jadi," ujarnya.

Variasi barang yang dijadikan items kampanye pun cukup beragam. Jeffry mengutarakan, pihaknya membuat beberapa inovasi, di antaranya kantong plastik sembako, gelas, shopping bag, jam dinding, dan asbak. Satu lagi yang sedang tren yaitu stiker kaca film yang dipasang di bagian kaca belakang mobil. Ia menamakannya stiker one way vision. Sebab, gambar di stiker hanya bisa dilihat dari luar.

"Orang enggak bisa lihat ke dalam, kita bisa lihat keluar. Namanya stiker one way vision. Ini termasuk inovasi baru, baru tren tahun kemarin," kata dia.

nggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mendampatkan sambutan hangat dari 20.000-an pendukungnya yang hadir pada kampanye terbuka di Stadion Trikoyo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu (18/3).

Klaten merupakan kampung halaman Hidayat dan menjadi salah satu kantong suara PKS di daerah pemilihan V Jawa Tengah.

Kampanye terbuka tersebut merupakan yang kedua buat Hidayat. Sehari sebelumnya, Ketua MPR itu menggelar kampanye terbuka di Stadion Mandala Krida Yogyakarta yang dihadiri sekitar 15.000 simpatisan PKS.

Dalam orasinya, Hidayat kembali menegaskan komitmen partainya untuk memberantas praktik korupsi dengan menempatkan kader partai yang bersih dan berkomitmen tinggi untuk melaksanakan pengawasan.

Dikatakan, sejak awal PKS sudah menjaring dengan ketat semua kadernya yang akan duduk di legislatif. PKS juga sudah memiliki sistem kaderisasi dan pembinaan yang kuat untuk mengontrol perilaku semua kadernya.

"Alhamdulillah sampai saat ini belum ada legislator PKS yang terbukti korupsi," ujarnya.

Menurut Hidayat, isu penuntasan masalah korupsi sangat penting karena korupsi sudah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan kesejahteraan rakyat. "Karena itu penegakan hukum terhadap pelaku korupsi harus dilaksanakan secara maksimal," ucapnya.

Soal peluangnya mendapatkan kursi di legislatif dari Dapil V Jawa Tengah, Hidayat mengatakan, timnya sudah bekerja sangat keras untuk mendapatkan kursi. Dari Dapil V akan diperebutkan delapan kursi. Pada Pemilu 2004, PKS mendapat satu kursi.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu PKS untuk Dapil V Jawa Tengah, Abdul Azis, mengatakan, PKS optimistis bisa mendapatkan dua kursi dari Dapil V. Menurut Abdul, peluang Hidayat sangat besar karena Dapil V merupakan kampung halaman Hidayat.

Hidayat akan bersaing ketat dengan caleg dari partai nasionalis yang pada Pemilu 2004 mendominasi raihan kursi, antara lain putri kandung mantan Presiden Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani, menjadi pesaing terberat Hidayat.

Ketua MPR yang juga anggota Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, menyesalkan perubahan jadwal kampanye yang dilakukan KPU. Menurut Hidayat, kebijakan KPU yang tidak konsisten justru akan semakin memunculkan kebimbangan dan membuat masyarakat makin apatis serta memperburuk kualitas pemilu.

"KPU harusnya lebih profesional dan konsisten dengan kebijakannya. Dukungan pememerintah dan legislatif dalam pelaksanaan pemilu seperti dilecehkan KPU yang tidak konsisten. Ini akan semakin membuat masyarakat bimbang dan apatis terhadap pemilu," kata Hidayat di sela-sela kampanyenya di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu (18/3).

Menurut Hidayat, perubahan jadwal menjelang atau dalam masa kampanye seharusnya tidak terjadi jika KPU mempersiapkan masalah ini dengan matang. Dikatakan, KPU memiliki waktu yang sangat cukup untuk mengatur jadwal dan mengonsultasikannya kepada semua peserta partai pemilu sebelum kampanye dilaksanakan.

"Kalau mereka bisa profesional, saya pikir masalah seperti ini tidak akan terjadi. Sekarang, potensi kekisruhan sangat terbuka, apalagi jika sampai muncul isu bahwa perubahan jadwal ini menguntungkan partai tertentu," jelas Hidayat.

Hidayat menambahkan, PKS sebenarnya tidak terlalu dirugikan dengan perubahan jadwal. Masalahnya, koordinasi akan semakin sulit dilaksanakan dan partai akan kian direpotkan untuk mengatur ulang program acara kampanye.

"Akan tetapi, titik berat penilaian saya tetap pada kinerja KPU dan dampaknya. Karena itu, KPU harus menetapkan jadwal yang benar," kata Hidayat.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary mengatakan tak ada aturan yang mengatur kesempatan bertukar jadwal kampanye.

Namun pada prinsipnya, kesempatan bertukar jadwal kampanye tidak terbuka secara bebas karena jadwal kampanye setiap parpol di setiap provinsi sudah diatur di dalam revisi Surat Keputusan KPU yang dirilis hari ini, Rabu (18/3) di Kantor KPU. "Tidak ada diatur tapi prinsipnya tidak boleh jadi nanti bisa ganggu proses," ujar Hafiz.

Sebelumnya, Anggota KPU Sri Nuryanti mengatakan, parpol boleh bertukar jadwal kampanye asalkan berkoordinasi secara menyeluruh dengan parpol yang bertukar jadwal, KPU daerah, dan pihak kepolisian. Tidak ada mekanisme secara rinci yang harus dilakukan parpol jika ingin bertukar jadwal kecuali dengan berkoordinasi.

Meski menjelaskan bahwa seharusnya parpol tidak boleh bertukar jadwal lagi, Hafiz mengatakan akan kembali mempelajari hasil pertemuan KPU dengan perwakilan parpol tadi pagi yang tidak diikutinya.

Secara terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nur Hidayat Sardini menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap 'kebaikan hati' KPU yang seolah-olah membuka lebar kesempatan kepada parpol untuk bertukar jadwal sesuai keinginan sendiri.

Menurut Nur Hidayat, sikap KPU ini akan menyulitkan Bawaslu di tingkat pengawasan. "Kami akan kerepotan karena peserta pemilu kerangkanya harus jelas. Nah, itu mereka (peserta yang melanggar) berpotensi dikenai Pasal 269 yaitu tentang kampanye di luar jadwal," ujar Nur Hidayat.

Pasal 269 UU Nomor 10 Tahun 2008 menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan KPU dipidana penjara paling singkat tiga bulan dan paling lama 12 bulan dan denda paling sedikit Rp 3 juta atau paling banyak Rp 12 juta.

STOP KAMPANYE NON DAMAI! DUKUNG AKSI KAMPANYE DAMAI PEMILU INDONESIA 2009

Tag : Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009, Kampanye Damai Pemilu 2009, kampanye damai, pemilu 2009, kampanye, pemilu, pemilu 2009