Monday, April 5, 2010
Helm SNI
Saturday, March 21, 2009
Keajaiban
Anggota legislatif takut tidak dipilih lagi oleh konstituennya pada pemilu berikutnya. Oleh karena itu, mereka akan membayar dengan keseriusan melakukan pembelaan dan memberikan kepedulian kepada konstituennya.
Namun, dari sisi calon anggota legislatif (caleg) yang baru pertama kali akan bertarung dalam pemilu, apalagi dengan sistem yang baru, tampak tidak banyak yang siap. Bahkan, tidak sedikit yang mengaku kesulitan mendapatkan simpati dari warga. Namun, sebagian caleg ada juga yang menganggap ringan sebab memiliki modal dana yang besar dan jaringan yang dianggap mampu menjadi konstituen yang memberikan suara. Adapun caleg yang punya sedikit dana atau tidak memiliki jaringan akan merasa seperti masuk di lubang tanpa batas.
Tak heran bahwa sejumlah caleg ada yang tak lagi melakukan kerja politik. Paling tidak bisa dilihat dari spanduk, poster yang bertebaran di jalan, nama yang muncul tidak lebih dari 20 orang di satu daerah pemilihan.
Memang politik yang disaksikan masyarakat akhir-akhir ini, menurut dosen Filsafat Universitas Indonesia, Rocky Gerung, hanya gumpalan. Pasalnya, bangsa yang memiliki semua instalasi demokrasi secara lengkap, seperti parlemen, partai politik, Mahkamah Konstitusi, dan pers, ini ternyata tidak dijalankan dalam koridor demokrasi yang ideal. Yang mengalir dalam instalasi itu bukan akal pikiran, dan bukan pula politik dengan landasan moral.
”Yang mengalir semata-mata politik yang dikendalikan sirkulasi uang, dikendalikan agama, dikendalikan keyakinan religius yang cenderung absolut. Ini yang menyedihkan,” ujarnya.
Dalam suasana seperti inilah caleg harus terjun. Tidak heran jika dibutuhkan sumber dana yang besar untuk memenuhi aliran politik. Jumlah yang lebih besar lagi dibutuhkan jika ingin menjangkau seluruh sudut konstituen. Tak heran, ada yang sejak awal masuk dalam daftar caleg tetap tidak lagi melakukan kerja politik.
”Jumlah uang yang beredar rasanya sulit saya bayangkan,” ujar Givi Efgivia, caleg Partai Amanat Nasional (PAN) di DKI Jakarta.
Givi mengaku tidak mempunyai dukungan dana yang besar. Namun, posisinya sebagai dosen membuat ia mampu bergerak dengan dukungan mahasiswanya yang punya kesamaan visi politik. Selain merasa mempunyai modal jaringan, ia mampu mengatur ritme kerja ke konstituennya.
”Dana yang ada diperhitungkan betul sehingga tidak ada yang terbuang percuma. Bahkan, poster hanya beberapa saja saya buat dan mungkin tidak lebih dari hitungan jari,” ujarnya.
Itu sebabnya pada hari kedua kampanye terbuka, Selasa (17/3), Givi berjalan masuk keluar pasar tradisional di Jakarta Pusat dengan hanya ditemani tiga teman. Dengan cara itu, meski dana terbatas, ia bisa berusaha meraih simpati masyarakat.
Givi memang mengaku pusing dengan masyarakat yang ditemuinya, yang selalu meminta uang. Namun, karena tak punya cukup dana, memang programlah yang ditawarkannya.
Ikravany Hilman, caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), juga mengaku tidak mempunyai dana cukup. Namun, sebagai mantan aktivis buruh yang terbiasa terjun ke masyarakat tanpa dana, ia tetap melakukan pendekatan dengan pengalaman pengorganisasian yang dia miliki.
”Memang cukup ngeri kalau melihat manuver caleg lain. Saya hampir tidak berdaya. Kalau mau mengeluh, ya mengeluh. Tetapi, saya tetap melakukan pendekatan dengan masyarakat,” ujar dia.
Kondisi serupa juga dialami caleg di daerah. Untuk menarik perhatian dan menghemat biaya, Subagyo memilih berkampanye di sawah. Caleg untuk DPRD Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dari Partai Barisan Nasional itu mendatangi kelompok petani yang tengah panen di persawahan di sekitar tempat tinggalnya di Dusun Gempolrejo, Desa Jetis, Kecamatan Jaten, Karanganyar.
Di Solo, Jawa Tengah, Selasa, Partai Damai Sejahtera berkampanye dengan menggelar potong rambut gratis di Nusukan.
STOP KAMPANYE NON DAMAI! DUKUNG AKSI KAMPANYE DAMAI PEMILU INDONESIA 2009
Tag : Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009, Kampanye Damai Pemilu 2009, kampanye damai, pemilu 2009, kampanye, pemilu, pemilu 2009
Pernik Pemilu 2009
Menjelang pemilu, pemilik usaha suvenir dengan menggunakan metode cetak digital kebanjiran order. Mulai dari banner, spanduk, mug, pin, bros, kartu nama, kalender, hingga buku yasin. Namun, meski bejibun orderan, bukan berarti asal terima pesanan.
Gema Studio, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tersebut dan saat ini tengah panen order mengaku sangat selektif memilih konsumen, apalagi politisi atau partai politik. Mengapa?
M Safri Jeffry Sani, pemilik usaha yang terletak di kawasan Jalan Radio Dalam itu, mengatakan, pihaknya terpaksa harus melihat jeli siapa pemesannya. Salah-salah, pembayaran pesanan akan tertunggak, tak jelas kapan dilunaskan. "Soalnya partai kadang pembayarannya kurang jelas. Mungkin atasannya jelas, tapi di perantaranya pembayaran jadi tidak jelas," ungkap Jeffry saat ditemui beberapa waktu lalu.
Parameter yang jadi ukuran untuk menerima pesanan adalah mengenal si konsumen secara pribadi. Selain itu, menetapkan pembayaran 75 persen dari total belanja, sebagai downpayment. "Pokoknya, asal orangnya jelas, atau kita kenal secara pribadi. Harus bayar 'DP' 75 persen, kalo temen ya 50 persen enggak apa-apa, sisanya nanti kalau barang sudah jadi," ujarnya.
Variasi barang yang dijadikan items kampanye pun cukup beragam. Jeffry mengutarakan, pihaknya membuat beberapa inovasi, di antaranya kantong plastik sembako, gelas, shopping bag, jam dinding, dan asbak. Satu lagi yang sedang tren yaitu stiker kaca film yang dipasang di bagian kaca belakang mobil. Ia menamakannya stiker one way vision. Sebab, gambar di stiker hanya bisa dilihat dari luar.
"Orang enggak bisa lihat ke dalam, kita bisa lihat keluar. Namanya stiker one way vision. Ini termasuk inovasi baru, baru tren tahun kemarin," kata dia.
Klaten merupakan kampung halaman Hidayat dan menjadi salah satu kantong suara PKS di daerah pemilihan V Jawa Tengah.
Kampanye terbuka tersebut merupakan yang kedua buat Hidayat. Sehari sebelumnya, Ketua MPR itu menggelar kampanye terbuka di Stadion Mandala Krida Yogyakarta yang dihadiri sekitar 15.000 simpatisan PKS.
Dalam orasinya, Hidayat kembali menegaskan komitmen partainya untuk memberantas praktik korupsi dengan menempatkan kader partai yang bersih dan berkomitmen tinggi untuk melaksanakan pengawasan.
Dikatakan, sejak awal PKS sudah menjaring dengan ketat semua kadernya yang akan duduk di legislatif. PKS juga sudah memiliki sistem kaderisasi dan pembinaan yang kuat untuk mengontrol perilaku semua kadernya.
"Alhamdulillah sampai saat ini belum ada legislator PKS yang terbukti korupsi," ujarnya.
Menurut Hidayat, isu penuntasan masalah korupsi sangat penting karena korupsi sudah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan kesejahteraan rakyat. "Karena itu penegakan hukum terhadap pelaku korupsi harus dilaksanakan secara maksimal," ucapnya.
Soal peluangnya mendapatkan kursi di legislatif dari Dapil V Jawa Tengah, Hidayat mengatakan, timnya sudah bekerja sangat keras untuk mendapatkan kursi. Dari Dapil V akan diperebutkan delapan kursi. Pada Pemilu 2004, PKS mendapat satu kursi.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu PKS untuk Dapil V Jawa Tengah, Abdul Azis, mengatakan, PKS optimistis bisa mendapatkan dua kursi dari Dapil V. Menurut Abdul, peluang Hidayat sangat besar karena Dapil V merupakan kampung halaman Hidayat.
Hidayat akan bersaing ketat dengan caleg dari partai nasionalis yang pada Pemilu 2004 mendominasi raihan kursi, antara lain putri kandung mantan Presiden Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani, menjadi pesaing terberat Hidayat.
Ketua MPR yang juga anggota Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, menyesalkan perubahan jadwal kampanye yang dilakukan KPU. Menurut Hidayat, kebijakan KPU yang tidak konsisten justru akan semakin memunculkan kebimbangan dan membuat masyarakat makin apatis serta memperburuk kualitas pemilu.
"KPU harusnya lebih profesional dan konsisten dengan kebijakannya. Dukungan pememerintah dan legislatif dalam pelaksanaan pemilu seperti dilecehkan KPU yang tidak konsisten. Ini akan semakin membuat masyarakat bimbang dan apatis terhadap pemilu," kata Hidayat di sela-sela kampanyenya di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu (18/3).
Menurut Hidayat, perubahan jadwal menjelang atau dalam masa kampanye seharusnya tidak terjadi jika KPU mempersiapkan masalah ini dengan matang. Dikatakan, KPU memiliki waktu yang sangat cukup untuk mengatur jadwal dan mengonsultasikannya kepada semua peserta partai pemilu sebelum kampanye dilaksanakan.
"Kalau mereka bisa profesional, saya pikir masalah seperti ini tidak akan terjadi. Sekarang, potensi kekisruhan sangat terbuka, apalagi jika sampai muncul isu bahwa perubahan jadwal ini menguntungkan partai tertentu," jelas Hidayat.
Hidayat menambahkan, PKS sebenarnya tidak terlalu dirugikan dengan perubahan jadwal. Masalahnya, koordinasi akan semakin sulit dilaksanakan dan partai akan kian direpotkan untuk mengatur ulang program acara kampanye.
"Akan tetapi, titik berat penilaian saya tetap pada kinerja KPU dan dampaknya. Karena itu, KPU harus menetapkan jadwal yang benar," kata Hidayat.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary mengatakan tak ada aturan yang mengatur kesempatan bertukar jadwal kampanye.Namun pada prinsipnya, kesempatan bertukar jadwal kampanye tidak terbuka secara bebas karena jadwal kampanye setiap parpol di setiap provinsi sudah diatur di dalam revisi Surat Keputusan KPU yang dirilis hari ini, Rabu (18/3) di Kantor KPU. "Tidak ada diatur tapi prinsipnya tidak boleh jadi nanti bisa ganggu proses," ujar Hafiz.
Sebelumnya, Anggota KPU Sri Nuryanti mengatakan, parpol boleh bertukar jadwal kampanye asalkan berkoordinasi secara menyeluruh dengan parpol yang bertukar jadwal, KPU daerah, dan pihak kepolisian. Tidak ada mekanisme secara rinci yang harus dilakukan parpol jika ingin bertukar jadwal kecuali dengan berkoordinasi.
Meski menjelaskan bahwa seharusnya parpol tidak boleh bertukar jadwal lagi, Hafiz mengatakan akan kembali mempelajari hasil pertemuan KPU dengan perwakilan parpol tadi pagi yang tidak diikutinya.
Secara terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nur Hidayat Sardini menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap 'kebaikan hati' KPU yang seolah-olah membuka lebar kesempatan kepada parpol untuk bertukar jadwal sesuai keinginan sendiri.
Menurut Nur Hidayat, sikap KPU ini akan menyulitkan Bawaslu di tingkat pengawasan. "Kami akan kerepotan karena peserta pemilu kerangkanya harus jelas. Nah, itu mereka (peserta yang melanggar) berpotensi dikenai Pasal 269 yaitu tentang kampanye di luar jadwal," ujar Nur Hidayat.
Pasal 269 UU Nomor 10 Tahun 2008 menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan KPU dipidana penjara paling singkat tiga bulan dan paling lama 12 bulan dan denda paling sedikit Rp 3 juta atau paling banyak Rp 12 juta.
STOP KAMPANYE NON DAMAI! DUKUNG AKSI KAMPANYE DAMAI PEMILU INDONESIA 2009
Tag : Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009, Kampanye Damai Pemilu 2009, kampanye damai, pemilu 2009, kampanye, pemilu, pemilu 2009
Friday, March 20, 2009
Pendapat Dik Doang
Lagi-lagi copas dari KOMPAS
Menjelang pemilihan umum (pemilu) 2009 mendatang, presenter dan musisi Dik Doank dengan enteng mengaku belum punya jagoan siapa calon presiden (capres) dan cawapres (calon wakil presiden) yang bakal dipilihnya.
"Saya belum punya gambaran siapa sosok pemimpin berikutnya. Karena saya mencari presiden yang visioner, mempunyai networking yang bagus, dan mempunyai sense of art yang tinggi," kata Dik ditemui Jakarta, Rabu (18/2).
Sejak reformasi bergulir, Dik mengaku belum menemukan sosok yang diincarnya. Setidaknya, pemimpin yang punya keberpihakan terhadap kalangan seniman. Sejauh ini, keberpihakan itu tak pernah terlihat. Upaya menekan aksi pembajakan, terutama di industri musik, misalnya, belum memperlihatkan hasil yang mencolok. Aksi pembajakan masih tetap menggila. "Karena saya seorang seniman, jadi saya melihat dari sisi itu. Tadinya ketika SBY (Susilo Bambang Yudhoyono-red) membuat sebuah album, mestinya itu adalah momen di mana pembajakan akan dihapus. Tapi ternyata masih terus ada," keluhnya.
Kecewakah Dik? Sudah pasti. Karenanya, ia berharap ke depan akan muncul pemimpin yang benar-benar merasa memiliki keterlibatan dengan dunia seni. "Sejauh ini mereka hanya sebagai penikmat, tidak terlibat. Harusnya mereka ikut terlibat," ujar pendiri sekolah alam Kandank Jurank Doank itu
STOP KAMPANYE NON DAMAI! DUKUNG AKSI KAMPANYE DAMAI PEMILU INDONESIA 2009
Tag : Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009, Kampanye Damai Pemilu 2009, kampanye damai, pemilu 2009, kampanye, pemilu, pemilu 2009
18 Lembaga Survei Dapat Sertifikat dari KPU
Sebanyak 18 lembaga survei dinilai memenuhi syarat registrasi untuk berpartisipasi dalam pemilu legislatif. Ke-18 lembaga tersebut mendapatkan sertifikat sebagai lembaga jajak pendapat resmi di bawah pengawasan langsung Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Lembaga survei yang mendapatkan sertifikat dari KPU tersebut tak hanya berasal dari dalam negeri. Di antara total 18 lembaga, ada dua lembaga survei asing, yakni National Democratic Institute (NDI) dan Uni Eropa Delegasi. Dari dalam negeri ada lembaga jajak pendapat seperti Lembaga Survei Indonesia, Lembaga Survei Nasional, dan LP3ES lolos registrasi KPU (selengkapnya di grafis).
Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menyatakan, lembaga survei yang mendapat sertifikat KPU kini berstatus lembaga survei resmi pemilu. Saat pencarian data survei nanti, lembaga survei tidak perlu meminta izin kepada KPU setempat. ''Saat ini, data lembaga milik saudara sudah masuk ke KPU. Jadi, tidak perlu izin tambahan lagi,'' kata Hafiz di gedung KPU kemarin.
Sementara itu, Ketua Pokja Pemantau dan Lembaga Survei KPU I Gusti Putu Artha menyatakan, lembaga survei harus tetap menaati aturan UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Pasal 245 ayat 2 UU Pemilu menyatakan, pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan pada masa tenang.
Selanjutnya, pada ayat 3 soal pengumuman hasil hitung cepat, baru bisa dilakukan paling cepat sehari setelah pemilu. ''Memang pasal ini sedang digugat. Namun, selama masih belum ada putusan. Harap ini dipatuhi,'' kata Putu.
Dia juga menambahkan, sesuai Peraturan KPU No 40 Tahun 2008 tentang Partisipasi Pemilih, lembaga survei juga wajib menyampaikan metodologi yang digunakan. Saat menyampaikan hasil survei pun, sumber dana atau sponsor dari lembaga survei wajib diumumkan. ''Ini demi transparansi,'' ujarnya.
Selain lembaga survei, KPU kemarin juga mengumumkan lembaga pemantau pemilu yang lolos akreditasi. Total ada 38 pemantau. Rinciannya, 24 pemantau dalam negeri, tujuh pemantau luar negeri, dan tujuh pemantau dari kedutaan.
STOP KAMPANYE NON DAMAI! DUKUNG AKSI KAMPANYE DAMAI PEMILU INDONESIA 2009
Tag : Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009, Kampanye Damai Pemilu 2009, kampanye damai, pemilu 2009, kampanye, pemilu, pemilu 2009
Thursday, March 19, 2009
Capres tunggal Golkar
DPD Partai Golkar provinsi di seluruh Indonesia, Sabtu di Yogyakarta secara resmi mengeluarkan pernyataan hanya ada Jusuf Kalla sebagai calon presiden dari Partai Golkar.
"Kesepakatan ini kami namakan Kesepakatan Yogyakarta," kata juru bicara seluruh DPD Partai Golkar, Uu Rukmana yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat usai acara temu kader partai ini dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla di Yogyakarta.
Kesepakatan Yogyakarta itu, kata dia terdiri atas tiga tekad yakni bertekad mencalonkan Muhammad Jusuf Kalla sebagai calon
presiden dari Partai Golkar, dan akan diperjuangkan pada rapimnas khusus setelah pemilu legislatif.
Kemudian bersepakat hanya ada calon presiden dari Partai Golkar, sehingga tidak ada calon wakil presiden. Selanjutnya bertekad memenangkan Partai Golkar secara mutlak pada Pemilu 2009.
Uu mengatakan ketiga tekad tersebut disepakati oleh 33 DPD Partai Golkar provinsi di seluruh Indonesia. "Tanggal 14 Maret ini adalah kesepakatan tertulis dari kesepakatan informal sebelumnya, dan sebagai tindak lanjut pertemuan di Jakarta pada 19 Februari 2009," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla ketika menjawab pertanyaan wartawan mengatakan pernyataan tekad dari 33 DPD Partai Golkar itu sebagai hal biasa, bukan hal yang luar biasa.
"Formalnya nanti pada rapimnas (rapat pimpinan nasional), tetapi dari calon yang masuk, mayoritas memilih ketua umumnya, itu di mana-mana terjadi. Dari semua partai di dunia ini, di Indonesia semua begitu," katanya.
Menurut dia, hasil penjaringan tersebut nantinya juga disahkan dan diputuskan oleh DPD provinsi, sehingga tidak berbeda.
"Dari semua yang masuk, kira-kira ada 15 DPD provinsi yang calonnya cuma satu. Mayoritas banyak daerah mengajukan satu nama, jadi lebih mudah untuk menegaskan lagi," katanya.
Jusuf Kalla dalam kunjungan kerjanya di Yogyakarta menyempatkan diri untuk bertemu dengan para kader Partai Golkar.
STOP KAMPANYE NON DAMAI! DUKUNG AKSI KAMPANYE DAMAI PEMILU INDONESIA 2009
Tag : Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009, Kampanye Damai Pemilu 2009, kampanye damai, pemilu 2009, kampanye, pemilu, pemilu 2009
Artis Jadi Capres
Aktor pemeran Jenderal Naga Bonar, Deddy Mizwar, mengaku siap mencalonkan diri menjadi Presiden RI pada Pemilu 2009.
"Saya siap untuk mencalonkan diri. Kalau enggak yakin, kami enggak bakal ada di sini," ujar Deddy sebelum mengikuti acara diskusi Refleksi Politik Jenderal Naga Bonar, Jenderal Negeri Merak (Mengutamakan Rakyat), di Galeri Cipta, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Jumat (27/2).
Sejauh ini, kata Deddy, ia belum menentukan partai mana yang akan dijadikan kendaraan baginya untuk meramaikan bursa calon presiden (capres) mendatang. "Saya belum melirik partai (yang mana). Tapi setelah ini akan ada komunikasi politik dan semuanya akan terbuka. Komunikasinya akan mulai hari ini," ujarnya.
Sementara itu, dalam pidatonya, Deddy secara tegas mengaku keinginannya untuk terjun ke dunia politik. "Saya tidak pernah ngomong politik sebelumnya. Kalau saya ngomong, pasti ada suatu dorongan. Ada yang salah dalam negeri ini," ujar Deddy.
Deddy juga sempat menyentil proses demokrasi yang berlangsung di negeri ini. "Pemilu di negeri ini seperti membeli kucing dalam karung karena rakyat enggak tahu siapa yang akan dipilihnya," katanya.
Di mata Deddy, sudah saatnya Indonesia memiliki pemimpin yang memenuhi persyaratan. Salah satunya, pemimpin yang mempunyai solusi untuk menghentikan keterpurukan, punya paradigma baru tentang sistem kenegaraan Indonesia ke depan, pemimpin yang punya keberanian dan mempunyai integrasi pribadi yang tinggi, bukan janji-janji. Terakhir, pemimpin yang tidak bermasalah.
"Bebek aja ada pemimpinnya. Kok kita manusia menghalangi munculnya para pemimpin baru yang ingin memberikan harapan baru untuk menyejahterakan rakyat. Saya siap mengembalikan kedaulatan rakyat dengan mengutamakan rakyat," tegasnya.
Sejauh ini memang belum ada partai yang dengan terang-terangan melirik sutradara Naga Bonar Jadi 2 ini menjadikan calonnya. Kalaupun ada, tawaran untuk Deddy baru calon wakil presiden (cawapres).
Sinyal itu disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Marwan Djafar. Kepada wartawan di Ruang Wartawan DPR RI, Jakarta, Jumat, Marwan menyebutkan, Deddy menjadi satu dari kandidat calon cawapres yang dijagokan, di samping pentolan grup band Dewa 19, Ahmad Dhani.
Deddy dan Ahmad Dhani menjadi kandidat cawapres mendampingi Ketua PKB Muhaimin Iskandar
STOP KAMPANYE NON DAMAI! DUKUNG AKSI KAMPANYE DAMAI PEMILU INDONESIA 2009
Tag : Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009, Kampanye Damai Pemilu 2009, kampanye damai, pemilu 2009, kampanye, pemilu, pemilu 2009
Posts
